Beranda > Artikel Rumah Sakit > Kesiapan Rumah Sakit di Sulut Menghadapi Jaminan Kesehatan

Kesiapan Rumah Sakit di Sulut Menghadapi Jaminan Kesehatan

JANUARI 2014 tinggal dua bulan lagi. Saat itu akan dimulai pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) secara bertahap. Persoalannya, perangkat utama yang akan melaksanakannya sangat mungkin belum siap. Ketidaksiapan ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan pihak-pihak berkepentingan tentang berapakah besaran premi yang akan dibayarkan per kapita penduduk? Selain itu juga patut dipertanyakan bagaimana infrastruktur setiap rumah sakit yang akan menjalankan kebijakan pemerintah tersebut. Kita bisa melihat dua daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Kota Manado yang lebih dahulu melaksanakan jaminan kesehatan nasional melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Universal Coverage. Entah apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kedua program daerah ini, yang jelas KJS dengan premi Rp 23.000 rupiah per kapita ditolak oleh sebagian besar rumah sakit di Jakarta dan disertai mogok kerja dari dokter dan perawat.

Sementara di Manado, Universal Coverage dengan preminya Rp 6.500 rupiah per kapita, nyatanya pelayanan tetap berjalan, alias tidak ada penolakan dari rumah sakit dan tidak ada mogok kerja dari dokter dan perawat. Anehnya lagi, kalau di Jakarta akibat dari mogok kerja tersebut kepada dokter dan perawat oleh pemerintah daerah diinstruksikan agar mereka mendapat insentif paling kurang Rp 7,5 juta, tapi di Manado, dokter dan perawat mendapat sambutan sepi terhadap hasil kerjanya dan cenderung diremehkan karena dianggap masih kurang memberikan pelayanan yang maksimal.

Dari perbandingan itu, tak tahu apakah dokter dan perawat di Jakarta yang irasional atau dokter dan perawat yang di Manado yang terlalu rasional dengan semangat tinggi untuk menyukseskan program jaminan kesehatan tersebut?
Kini sudah saatnya masyarakat tahu bagaimana dokter dan bidang kesehatan selalu dijadikan kendaraan politik bagi para “calon wakil rakyat” untuk menarik perhatian masyarakat dengan topik besar kesehatan gratis. Tanpa masyarakat tahu, apa dan bagaimana kesehatan gratis itu bisa terlaksana dengan keadaan serba dipaksakan bahkan dengan ‘mengeksploitasi’ dokter, yang selalu dituntut pengabdiannya untuk negara.

Beberapa saat yang lalu ada pejabat negara yang “berani” mengatakan akan ngamen di jalan untuk membayar dokter dan perawat agar memberi pelayanan maksimal kepada pasien. Mungkin itu terlalu naif karena negara saja berdebat sangat lama untuk bisa ambil keputusan berapa premi yang sebenarnya yang harus dibayarkan setiap pasien per kapita. Jika Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan Rp 60.000, maka versi dana jaminan sosial nasional (DJSN) Rp 27.000 per kapita, sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Rp 22.000, dan berbeda lagi versi Menteri Kordinator Kesejahteraan Sosial (Menkokesra) yaitu Rp 25.000, sementara menambah versi lain dari Kementerian Keuangan yang mengusulkan Rp 15.500, di mana pada akhirnya diputuskan premi yang berlaku per 1 Januari 2014 Rp 19.225 per kapita.

Bila melihat kesenjangan usul dari organisasi para dokter tersebut dari Rp 60.000 ke realisasi dari negara Rp 19.225 maka ada subsidi dari para dokter sebesar Rp 40.725 per kapita. Jadi sebenarnya dengan begitu yang memberi “gratis” sebenarnya adalah para dokter yang mau memberi pelayanan tersebut untuk menyukseskan program pemerintah tersebut.

Mendengar konsep pelayanan gratis tersebut maka arus pasien ke rumah sakit sangat banyak, walaupun sudah ada kebijakan bahwa pelayanan itu harus bertingkat. Akan tetapi realitasnya pasien bertumpuk di rumah sakit walaupun itu bisa di layani oleh dokter keluarga atau puskesmas. Penumpukan pasien di rumah sakit dapat menyebabkan terjadinya kelelahan fisik dan mental dari dokter yang berdampak pada hasil pelayanan. Belum lagi dokter harus sibuk “berhitung” obat atau terapi agar pasien mendapat “pelayanan kesehatan yang maksimal” dengan “dana yang minimalis” itu dari pemerintah. Karena masyarakat hampir tak pernah tahu bahwa bila salah menghitungnya maka untuk menutup biaya operasional kesehatan gratis rumah sakit, jasa medis petugas kesehatan harus dikorbankan supaya pelayanan tetap barjalan. Hal ini sudah terjadi di berbagai rumah sakit, bahkan ada rumah sakit yang belum di bayar sepeser pun.

Banyak masyarakat yang silau dengan keberhasilan ekonomi segelintir dokter, mereka tidak pernah melihat apa dan bagaimana proses para dokter itu berjuang. Bagaimana para dokter yang berjuang berulang-ulang untuk dapat lulus uji kompetensi agar dapat memiliki Surat Izin Praktik (SIP), sementara banyak ahli pengobatan lain yang tidak berizin resmi, bebas berpraktik kesehatan yang seringkali berujung dengan indikasi ‘jika sakit berlanjut hubungi dokter Anda’.

Belum lagi jika pasien datang dalam keadaan yang buruk, yang jika meninggal maka dokternya yang dimintai pertanggungjawaban. Lalu adakah yang menuntut para ahli pengobatan sebelumnya? Belum lagi nasib dokter yang ada tersebar di seluruh pelosok negeri termasuk yang ada di Sulawesi Utara ini, banyak dokter yang hidup dari hasil kerja paruh waktu dengan fokus mengurus bisnisnya yang lebih menjanjikan, mengingat keluarga si dokter perlu dinafkahi? Keberhasilan kerja sampingan inilah yang menyebabkan keberhasilan ekonomi dilihat sebagai hasil kerja sebagai dokter.

Sekarang banyak dokter yang lebih senang mengerjakan pekerjaan sampingan termasuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat karena kecilnya pendapatan sebagai dokter. Ironisnya, terjadi juga malah ketika sudah jadi wakil rakyat kembali mengenyampingkan hasil  kerja dari seorang dokter.

Melalui tulisan ini, saya hanya ingin mengetuk pintu hati para pembaca sekalian, bahwa para dokter tidak semata-mata ingin dihargai atau minta bayaran lebih tetapi sebenarnya itu juga merupakan hak para dokter. Para dokter juga sudah jengah dengan ‘kebusukan’ di balik pelayanan kesehatan gratis. Kesehatan dan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Kalau memang gratis, tentunya gratis yang sesuai standar, aman bagi pasien dengan memenuhi standar keselamatan pasien dan nyaman bagi petugas. Jangan lagi salahkan petugas kesehatan jika masyarakat merasa pelayanan kesehatan terasa kurang dan serba terbatas. Itu semua karena keadaan yang dikondisikan oleh pemerintah yang terlalu muluk menjanjikan kesehatan gratis.

 Para pejabat dan wakil rakyat yang giat mempromosikan pengobatan gratis itu perlu dipertanyakan. Sebab ketika mereka sakit biasanya lebih memilih berobat ke luar negeri. Untuk itu para pemimpin yang duduk di kursi dewan yang terhormat yang menentukan kebijakan, saya yakin hati nurani itu masih ada dan masih terus berbisik, “Apakah kalau saya sakit, saya mau dilayani dengan pelayanan kesehatan gratis, sama seperti yang saya berikan untuk rakyat saya? Semoga mereka menyadari hal ini.(*)

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: